Perlu Tongkat Estafet Pelestarian Bahasa Daerah di Papua

Bukan tidak mungkin  bahasa di Papua kehilangan identitasnya. Satu penyebab utamanya adalah generasi muda semakin jarang aktif berkomunikasi sosial dengan bahasa daerah setempat. Karena itu, perlu memperketat pelestarian bahasa Daerah melalui kebijakan Pemerintah yang  solid dan keaktifan keterlibatan pihak dan elemen tertentu untuk mempertahankan identitas bahasa Daerah yang ada.

Dari Sabang sampai Merauke, Negara kita ini memiliki ribuan bahasa daerah. Ini berarti di dalamnya terbentang ribuan suku. Diantara bentangan ribuan suku ini belum ada suku yang belum diinventarisir dengan baik untuk mempertegas jumlah bahasanya.

Di Papua,  memiliki ratusan suku sehingga bahasa yang dimiliki sejumlah suku yang ada. Papua beda dengan daerah lain di Nusantara yang memiliki satu bahasa Daerah untuk mempersatukan suku-suku yang tersebar. Sebab itu, tidak ada bahasa Papua kecuali bahasa di Papua. Di Papua memiliki bahasa setiap suku walaupun jarak antara satu suku dengan  suku yang lain sepelempar batu. Dari keberagaman bahasa yang digunakan, menciptakan bahasa baru yang dapat dipahami masyarakat secara luas untuk berinteraksi sosial. Bahasa baru yang kerap digunakan, misalnya kitong (kami), kitorang (kita), dong (mereka). Sejauh ini, belum ditelusuri kira-kira dari suku mana bahasa ini berasal.

Keprihatinan di tengah ragamnya bahasa Daerah

Resiko masyarakat multikultur berdasarkan pemakaian bahasa tiap suku di Papua didesak oleh suatu keharusan untuk menggunakan satu bahasa sebagai sarana komunikasi sosial dalam masyarakat Papua yang begitu luas, yaitu Bahasa Indonesia yang dipoles dialek Papua sebagai bahasa pemersatu masyarakat Papua, alat pergaulan dalam ruang sosial.

Keseringan menggunakan bahasa Indonesia diantara keragaman suku berarti secara pelan-pelan mengabaikan penggunaan bahasa daerahnya masing-masing. Dengan demikian, kearifan budaya lokal di Papua dari aspek kebahasaan menghadapi tantangan cukup masif yang bermuara pada kehilangan sebagian identias budayanya. Tantangan ini dipertegas dalam semakin banyaknya generasi baru yang mana sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Hal ini berarti generasi baru memoles nilai-nilai baru dalam masyarakatnya sendiri.

Salah satu motif generasi muda menyingkirkan bahasa daerahnya sendiri adalah ketika mereka masuk dalam ruang pergaulan sosial yang semakin luas. Sebab itu, konsekuensinya adalah mereka melekatkan diri dengan bahasa Indonesia dan mengendorkan penggunaan bahasa daerah setempat. Kondisi ini diperparah bagaimana generasi baru yang sama sekali tidak menguasai bahasa Daerahnya sendiri. Hal ini menyokong keterasingan identitas bahasa daerahnya sendiri.

Pemerintah Perlu Memperketat Kebijakan

Pemerintah sebagai otoritas tertinggi setidaknya berkebijakan untuk mengetatkan Peraturan Daerah yang bisa saja direalisasikan melalui penetapan kurikulum bahasa daerah di setiap jenjang pendidikan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk membantu meregenerasikan bahasa Daerah kepada generasi baru.

Ada sejumlah tantangan apabila Pemerintah dan elemen terkait tidak membangun sebuah pola aturan melindungi bahasa Daerah dari gerusan zaman. Pertama, generasi baru terancam kehilangan identitas budaya. Maksudnya adalah keseluruhan cakupan budaya generasi baru yang sebagiannya termanifestasi melalui bahasa daerah akan punah karena sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam ruang sosial yang lebih sempit. Kedua, generasi baru tidak tahu menahu asal-usul daerahnya masing-masing karena tidak mengetahui bahasa daerahnya. Generasi baru melebur diri dalam sebuah zaman beraksesori peradaban baru tanpa menoleh ke belakang menilik sejarah.

Dua tantangan besar ini kiranya menjadi bahan permenungan bagi pemegang kebijakan daerah dan semua pihak.

Selain diperketatkan melalui kebijakan Pemerintah Daerah, peran orangtua dalam keluarga sebagai lembaga non formal sebenarnya yang lebih utama karena tidak mesti diatur oleh kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengajari anak-anaknya berbahasa daerah.