Pemekaran di Papua, Peluang dan Ancaman Identitas

Seiring  berjalannya pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi sub-sub Pemerintahan, warga masyarakat Papua menyambut hangat kebijakan Pemerintah itu. Lalu, kebijakan pemekaran wilayah pemerintahan disusul pemetaan wilayah administratif untuk menentukan batas wilayah kekuasaan.

Sejauh ini, kebijakan Pemerintah Pusat masih eksis untuk menetapkan orang asli Papua sebagai mandor utama di tingkat elit birokrasi. Hal ini sebagai pengejawantahan otorisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang lama, Otonomi Khusus. Maka konsekuensi dari kebijakan itu adalah pejabat yang bernotabene orang asli Papua menjadi lebih hiruk-pikuk merebut kursi kepemimpinan. Dengan demikian, orang asli Papua diisolir oleh suatu sistem kebijakan yang dikomandoi Pemerintah Pusat.

Di tengah arus kesibukan bagi calon-calon pemimpin bernotabene orang asli Papua, mestinya menoleh ke belakang merefleksi akan identitas orang Papua. Tentu identitas orang Papua dalam hal ini terwujud dalam aspek-aspek kebudayaan. Sebab itu, siapa saja yang menjadi pemimpin di suatu birokrasi atas nama orang asli Papua adalah seharusnya mereka yang paham benar tentang aspek-aspek budaya Papua yang mewujud dalam multikultur. Karena itu, internanalisasi budaya luar yang secara pelan-pelan menggerogoti aspek budaya asli Papua tetap eksis di bawah naungan otorisasi kepemimpinan orang asli Papua.

Saat ini Papua Tengah bakal menjadi provinsi baru.  Dari satu sisi, pemekaran ini  bertujuan untuk terus memacu kemajuan di Papua. Tapi, di sisi lain menjadi tantangan dan ancaman bagi identitas orang Papua. Pemekaran berarti memoles warna baru di sebagian aspek budaya masyarakat yang selama ini masih berkesan orisinil. Bukan tidak mungkin  sebagian

aspek kebudayaan akan luntur dan diganti budaya baru akibat kemenangan dari sebuah sistem Pemerintahan. Misalnya, budaya dari aspek politik berpeluang adanya pergeseran Pemerintahan adat menuju Pemerintahan modern. Pemerintahan modern yang dimaksud adalah sub-sub Pemerintahan yang masih berlaku di Indonesia. Bila terjadinya transisi politik, menciptakan keterasingan bagi masyarakat adat di Papua. Sebab itu, kebijakan untuk membuka pemekaran-pemekaran baru di tingkat Pemerintahan di Papua perlu sejalan dengan adanya keterbukaan dialog dengan Pemerintahan adat.

Pemertahanan Identitas Orang Papua

Seiring dengan program pemekaran wilayah di Papua, dikotak-kotakan menjadi sub wilayah Pemerintahan kiranya dapat menjadi bahan pemikiran dan kajian dari Pemerintahan Adat. Selain itu, pemerintahan adat menganalisa prospek dan dampak dari pemekaran wilayah, di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Pemerintahan adat melakukan hal itu, berarti sebagai suatu wujud kepedulian bagi pemertahanan identitas orang asli Papua. Sebab identitas orang asli Papua diejawantahkan dalam budayanya. Karena itu, apa saja yang masuk dalam lingkaran adat dipertahankan sebagaimana membangun kecintaan akan eksistensinya sendiri.

Pernyataan eksistensi orang Papua dinyatakan dalam segi-segi budaya tetap dilestarikan sepanjang zaman. Pelestarian aspek budaya tersebut tidak hanya berada di pundak kepemimpinan adat. Tapi, lebih dari itu adanya keterlibatan semua pihak dan elemen tertentu yang mengklaim dirinya sebagai jati diri orang Papua.

Filsuf manusia, Martin Heidgger menyebut eksistensi manusia mencakupi ragam aspek yang berdampingan dengan kemerosotan. Dalam hal ini, kemerosotan terjadi apabila manusia tunduk terhadap pengaruh dunia luar sehingga mengabaikan eksistensinya. Kemerosotan berarti keterasingan, dimana orang Papua bukan lagi menjadi tuan di atas negerinya sendiri.

Pengaruh dunia luar menurut Heidgger bisa disimplifikasi pada suatu sistem yang mengikat. Sehingga dalam ikatan sistem, inisiatif untuk menciptakan hal-hal yang baru dipasung. Sistem memberi warna baru terhadap identitas sehingga warna aslinya memudar dan pada akhirnya kehilangan identitas.

raian pendapat Heidegger tentang manusia dapat menjadi pijakan pemikiran tentang pemekaran di Papua. Akibat dari pemekaran-pemekaran wilayah di Papua, orang Papua yang bernaung di bawah otorisasi adat menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Pertama, identitas orang asli Papua dalam segala aspeknya mengalami kehilangan total bila otorisasi adat mengabaikan sepenuhnya bagian dari identitas dan haknya. Kedua, masyarakat semakin sejahtera karena adanya kemajuan.

Kemungkinan  pertama bisa saja dipertegas oleh sistem dari luar yang mana tidak menghargai nilai-nilai masyarakat adat. Sistem dari luar dalam hal ini adalah birokrasi ala Pemerintahan Indonesia.

Sementara kemungkinan yang kedua menjadi bahan pertanyaan karena belum tentu kesejahteraan itu akan dinikmati oleh warga orang Papua secara keseluruhan. Sementara tanah adat yang dimanfaatkan untuk menyokong kebutuhan mereka dialihfungsikan menjadi area pembangunan Pemerintahan. Karena itu, kemungkinan kedua ini pemekaran wilayah menjadi ancaman bagi orang asli Papua dan masyarakat adat.

Solusi yang menjadi jalan tengah adalah  Kebijakan Pemekaran wilayah dari Pemerintah berbarengan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai masyarakat adat. Pemekaran ini pun mestinya menjawab kebutuhan yang dialami masyarakat kecil. Dan supaya otoriasi adat tidak terlena dengan kebijakan pemerintah ini, maka perlu berhati-hati menjaga kestabilan nilai-nilai susbtansial dalam masyarakat adat.