Fokus Dinamika

Orangtua kita zaman dulu sangat menghargai nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Maksudnya, nilai-nilai budaya yang dicakupi budaya itu sendiri. Budaya dari berbagai dimensinya. Di sini kita menyoroti etika yang mana di dalamnya berbicara tentang nilai moral. Berbicara tentang etika mengarahkan pikiran kita kepada sesuatu yang menjadi kelaziman bagi orang Manggarai. Misalnya, etika ‘ reis ’ alias budaya menyapa orang. Etika memanggil ‘Ite’ untuk orang yang lebih dituakan/sebutan bagi orang ‘yang’terhormat. Menyebut ‘Kraeng’ n Dalu untuk profesi seseorang. Masih banyak nila-nilai etika yang lainnya. Kearifan tersebut tampaknya kian tersayat zaman. Entah kenapa? Orang bilang ‘mungkin karena perkembangan zaman sehingga nilai-nilai kultur itu semakin tenggelam! Mungkin ini benar juga, tapi di satu sisi tergantung dari kita sendiri bagaimana mempertahankan keasliannya. Resiko abad postmodernisme demikian. Dunia semakin maju menuju budaya modern, sehingga budaya as

Terkait masih lemahnya hukum Negara untuk menyelesaikan sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan di Papua, yakni penghilangan manusia Papua oleh aparat Negara dari generasi ke generasi, ditanggapi Olga Helena Hamadi, Ketua Kontras. Menurutnya, kasus penghilangan manusia Papua oleh aparat Negara adalah persoalan penting dan fundamental di Papua dan belum adanya kebijakan hukum yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. “Walaupun sejauh ini hukum Negara tidak menyelesaikan tuntas kejahatan kemanusiaan di Papua, kami tetap mengkampanyekan dan menshare ke dunia Internasional terkait perkembangan informasi di Papua terutama kejahatan kemanusiaan,” ujar Olga, Senin (13/6) di Jayapura. Menurutnya, setiap pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua masih mendapat impunitas hukum dan adanya kecenderungan dari Pemerintah membiarkan pelaku kejahatan tidak diadili sesuai sistem hukum Negara yang legal. “Pelaku kejahatan kemanusiaan oleh aparat Negara mendapat kekebalan hukum dan didukung s

Terkait masih lemahnya hukum Negara untuk menyelesaikan sejumlah kasus kejahatan kemanusiaan di Papua, yakni penghilangan manusia Papua oleh aparat Negara dari generasi ke generasi, ditanggapi Olga Helena Hamadi, Ketua Kontras. Menurutnya, kasus penghilangan manusia Papua oleh aparat Negara adalah persoalan penting dan fundamental di Papua dan belum adanya kebijakan hukum yang tepat untuk menyelesaikan persoalan. “Walaupun sejauh ini hukum Negara tidak menyelesaikan tuntas kejahatan kemanusiaan di Papua, kami tetap mengkampanyekan dan menshare ke dunia Internasional terkait perkembangan informasi di Papua terutama kejahatan kemanusiaan,” ujar Olga, Senin (13/6) di Jayapura. Menurutnya, setiap pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua masih mendapat impunitas hukum dan adanya kecenderungan dari Pemerintah membiarkan pelaku kejahatan tidak diadili sesuai sistem hukum Negara yang legal. “Pelaku kejahatan kemanusiaan oleh aparat Negara mendapat kekebalan hukum dan didukung s

UBI --- Lantaran minimnya debit air dari PDAM Sentani menuju Kampung Sabron, Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura, ditanggapi warga setempat. Menurut  Isyak Ayakeding, Kepala Kampung Sabron, aliran air PDAM Sentani menuju sabron sangat meresahkan warga Kampung karena debit air kian menurun, dan belum adanya keseriusan dari pihak PDAM mengontrol pipa yang rusak. “Kami sangat sayangkan, padahal kami sudah berulang kali mengusulkan ke pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) cabang Sentani untuk lebih fokus pada persoalan air minum kampong Sabron,” kata Isyak, Selasa (14/6) di Jayapura. Isyak mengaku, aliran air dari PDAM Sentani yang tidak stabil justru merugikan warga setempat, karena tidak ada alternatif lebih baik bila tidak adanya aliran air dari PDAM Sentani. “Persiapan air cadangan melalui sumur bor masih minim, sehingga warga kadang menggunakan kali Sabron  yang cukup polusi untuk kebutuhan rumah tangga,” tambahnya. Dikatakan, warga Kampung Sabron melalui

UBI --- Adanya lokasi prostitusi di seputar perusahaan Minyak dan Gas (Migas) di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat, dinilai dapat memicu mudahnya penyebaran HIV/AIDS di kalangan masyarakat umum. “Sejauh ini, kami tetap melakukan penyuluhan di sejumlah lokasi prostitusi terutama di kawasan perusahaan minyak dan gas dan mengerahkan tim khusus memberi penyuluhan kepada anggota prostitusi supaya meminimalisir penyebaran HIV/AIDS,” ujar Laode Harifu,  Direktur Yayasan Pengembangan Kawasan Timur, Senin (13/6) di Jayapura. Laode mengatakan, kehadiran perusahaan asing terutama migas di Kabupaten Fak-Fak memudahkan orang tertentu menyediakan lokasi prostitusi, dan tempat hiburan malam lainnya. “Juga disebabkan mobilisasi masyarakat dari luar Papua yang semakin meningkat,” ujar Ode. Berdasarkan pendataan Yayasan Pengembangan Kawasan Timur (Yosabat) yang bekerja sama dengan Global Fund, UNDP, FHI-USAID, sedikitnya terdapat 250 kasus HIV/AIDS pada bulan Mei 2011. Menurutnya, kerja sa

JUBI --- Yayasan Sosial Pengembangan Kawasan Timur (Yosabat) Kabupaten Fak-Fak menghkwatirkan terjadinya pemusnahan satwa penyu di wilayah populasi penyu Kabupaten Fak-Fak, khususnya di Pulau pisang  dan Pulau Kambing distrik Teluk Patipi Pasir dan Distrik Kokas. “Kami sangat khawatir bila nantinya satwa langka itu diambang punah karena setiap hari orang melakukan perburuan liar tanpa sepengetahuan kami,” ujar La Ode Harifu, Direktur Yosabat, Sabtu (10/6) di Jayapura. Dia mengatakan, otoritas lembaga dan pihaknya untuk mengawasi dan melindungi satwa penyu masih diragukan warga yang melakukan perburuan liar sehingga aksi illegal makin marak terjadi. Hal ini disebabkan otoritas Yosabat untuk melindungi satwa penyu tidak didukung Pemda Kabupaten Fak-Fak membuat Peraturan Daerah Perlindungan Satwa penyu. “Padahal kalau ada  peraturan khusus terhadap perlindungan satwa penyu  oleh Pemda setempat , warga semakin takut menangkap penyu seenaknya,” kata Ode. Dirinya menghimbau

Hingga saat ini situasi Kabupaten Moanemani Kabupaten Dogiyai masih mencekam pasca tragedi berdarah 13 April lalu yang menewaskan dua warga sipil. “Situasi Moanemnai masih mencekam, sampai saat ini situasinya belum kondusif”, ujar Ketua Eknas Pepera, Selphius Bobii, Selasa (31/5) di Jayapura. Dia mengatakan pihaknya mendesak tim gabungan DPRP yang sudah terbentuk pada tanggal 15 April 2011 agar lebih serius dan tetap melakukan monitoring ke Kabupaten Dogiyai sampai situasinya dalam keadaan kondusif. “Kami telah melakukan investigasi selama tiga minggu di Dogiyai, masyrakat sipil dalam keadaan terancam dan intimidasi,” tegasnya. Terkait tidak nyamannya situasi di Kabupaten Moanemani, gabungan TNI dan Polri diminta tarik keluar dari daerah karena adanya kegiatan sweeping yang berlebihan kepada masyrakat sipil. Lanjutnya, walaupun tim gabungan DPRP, juga dari tim Polda Papua turun ke Dogiyai untuk memulihkan tragedi berdarah, namun sampai detik ini kondisi daerah Kabupaten Dogiyai mas